tata cara penyusunan peraturan desa. Peraturan Desa dan peraturan pelaksanaannya harus disebarluaskan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa. tata cara penyusunan peraturan desa

menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021. PERATURAN DESA PRAYUNGAN NOMOR 05 TAHUN 2017 TENTANG. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah denganPeraturan di Desa, perlu disusun Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa; b. * Peraturan Bupati (PerBup) No. sid. ketentuan teknis lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan peraturan di desa diatur dalam Peraturan Bupati; d. BLORA PATRAGAS HULU Kab. Status : Berlaku. bahwa dengan adanya dinamika perkembangan dalam pengelolaan administrasi keuangan desa, perlu mengubah Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 102 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 b. Nomor. , M. Ada tiga jenis peraturan di Desa, yaitu Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan. (Lia Sartika Putri) 161 KEWENANGAN DESA DAN PENETAPAN PERATURAN DESA (VILLAGE AUTHORITY AND THE ISSUANCE OF VILLAGE REGULATION) Lia Sartika Putri Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau Jl. Kewajiban penyusunan laporan pertanggungjawaban oleh desa tidak efisien akibat ketentuan regulasi yang tumpang tindih. Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL. Peraturan Desa A. TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PROBOLINGGO, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata. Adapun tata cara penyusunan peraturan desa telah diatur dalam Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN . Pasal 4 (1) Rehabilitasi Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan pada kawasan: a. Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa. bahwa peraturan di desa harus disusun secara terencana dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, sehingga terwujud peraturan dan kebijakan yang mampu mengayomi, melindungi dan menciptakan kesejahteraan masyarakat desa, maka. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah 51 4. Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah Untuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 2 GAMBAR 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa, Menimbang :1. 11. Rencana Rinci SKP yang selanjutnya disingkat. atau tata cara penyusunan yang akan menjadi pedoman bagl pemerintahan di Gampong; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, maka ketentuan teknis mengenai tata cara penyusunan Peraturan di Gampong/ Desa, diatur dengan. tahapan perda. BAB IV TATA CARA PENYUSUNAN, PEMBAHASAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA Bagian Pertama Penyusunan Peraturan Desa Pasal 4 (1) Rancangan Peraturan Desa disusun oleh Kepala Desa dan atau BPD. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan. Penyusunan peraturan desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki desa, tentu berdasarkan kepada kebutuhan dan kondisi desa setempat, serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”. Berkaitan dengan kerangka pikir di atas, diperlukan “Pedoman Penyusunan RKP Desa Tahun 2023”. Bedanya, hanya apabila terjadi peristiwa khusus kita perlu berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengkaji dan menyelaraskan ulang sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa tentang RKPDes perubahan. Tanggal Penetapan. Peran tersebut antara lain dimulai saat. Penyusunan. Peraturan Bupati Sambas Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 48); 19. Tidak semua perangkat desa yang baru diangkat itu paham ilmu pemerintahan desa sebelumnya. 2. penyusunan produk hukum desa sebagai peraturan perundang-undangan, dapat mengikuti pula tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. penandatanganan; e. Tahap Perencanaan . Pasal 6. II. Tata Kelola Pemerintahan Desa. Semoga dengan dikumpulkanya beberapa peraturan tentang desa diatas, bisa menambah dan memperkaya referensi kita didalam mengembangkan desa kedepannya. Ketentuan Umum: 2. Perencanaan pengembangan desa pesisir. 11 Tahun 2017. b. Informasi Bimtek Nasional – Bimtek Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang Jasa di Desa. ABSTRAK: Untuk mewujudkan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sejak perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan hingga pengundangan dengan. Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Mengingat :. PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA Jumat, 15 September 2023 Dilihat 825 Kali Diunduh 23 Kali Unduh Tempat Penetapan. . tata cara penyusunan peraturan desa suatu rancangan peraturan desa di prakarsai oleh pemerintah desa. Untuk lebih jelasnya dan lengkap mengenai prosedur/tata cara/mekanisme penyusunan APBDes dan perubahan-nya, Anda dapat mempelajari muatan/isi yang terdapat dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. draft awal (first draft) dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah; b. RENCANA TATA RUANG DAERAH, DAN PERDA PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 1. BUPATI BLORA,Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah. penyusunan rencana perwujudan Kawasan Transmigrasi. bahwa dalam perencanaan, penyusunan, dan penetapan Peraturan di Desa perlu Pedoman Teknis serta Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa yang memuat secara jelas disesuaikan dengan peraturan. Hutan Konservasi, ditujukan untuk pemulihanDesa atau yang setingkat. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional; 7. d Pasal 191 UU No. . Desa dituangkan dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa. tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 27); 24. Dalam hal musyawarah, perubahan RKPDes sebenarnya sama saja dengan tata cara pada saat penetapan. ABSTRAK: a. Peraturan bersama. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 2. Desa, ketentuan teknis lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan peraturan di desa diatur dalam Peraturan Bupati; c. perbandingan tata urutan peraturan perundang-undangan tap mprs xx/1966 lampiran iia tap mpr iii/2000 (pasal 2) uu 10/2004 (pasal 7) uu 12/2011 (pasal 7) uu/perpu pp keppres peraturanStruktur organisasi dan tata kerja Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 diatur dalam Peraturan Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. METODOLOGI PEMBANGUNAN DESA. 19 Oktober 2016. Nomor 65 Tahun 2022. . Kadang kebingungan itu muncul pada saat proses penyusunan perencanaan, utamanya didalam proses penyusunan dokumen RPJMDes. Pedoman Teknis Peraturan di Desa, ketentuan teknis mengenai tata cara penyusunan Peraturan di Desa, diatur dengan Peraturan Bupati; c. Membuat peraturan desa 1 of 7. rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; BAB II TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM-DESA 2017 – 2022 Pasal 2 1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang; 8. TEKNIK PENYUSUNAN Kerangka struktur Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa terdiri dari: Penamaan/Judul; Pembukaan; Batang Tubuh;. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 juncto PP Nomor 22 Tahun 2015 junctoPasal 23. Teknik pengumpulan data merupakan bagaimana cara data itu diperoleh atau cara yang digunakan untuk mendapatkan data yang sesuai, guna memperoleh Pembukaan : a. Pembentukan tim penyusun RKP Desa. 5/1974(pemda) pp 76/2001(pedoman umum pengaturan mengenai desa) uu no. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kediri Nomor 8 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan clan. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten2002 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah dan Pengundangan Produk Hukum Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 29 Tahun 2002 Seri D. BLT Dana Desa Rp300. PERATURAN DESA PRAYUNGAN KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO Nomor : 05 Tahun 2019 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA. 4. Powerpoint desa. id Desa 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang. 32/2004 pp 72 tahun 2005 tentang desa desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang. Musyawarah Desa atau Musdes adalah. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintah. B. Ethos (Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat): 119-124 119 PERANAN RENCANA TATA RUANG DESA DALAM PENYUSUNAN APBDES PARTISIPATIF 1Ira Safitri D. 093 desa di tahun 2014 menjadi 83. 2. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan menyatakan : “ Semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri,. Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa; Mengingat : 1. Perbup_024 Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa - Free download as PDF File (. Recommended. l pembangunan sarana dan piasaiana kantor Desa, j penyusunan Peraturan Desa, dan k kegiatan lamnya sesuai konchsi Desa (3) Bidang pelaksanaan. Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 Tata Cara dan Tekhnik penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini. 3K views•41 slides. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021. Peraturan Bersama Kepala Desa; dan c. Pasal 2 Cukup jelas. Peraturan Bupati | Berlaku. 24/2021 perihal Rencana Pelaksanaan Dana Desa di. Pemerintahan desa ari_sukomanah 26K views•11 slides. •Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan peraturan di desa diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota. 74, Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 Nomor 74. Materi Ke 8 Kaedah Penyusunan Peraturan Desa (Bahan Pak ADE) Materi Ke 8 Kaedah Penyusunan Peraturan Desa (Bahan Pak ADE) Jefri Sipoetra Tanjung. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 27 Tahun 2021 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Kepala Desa menawarkan rencana kerja sama kepada Kepala Desa lain dengan surat penawaran kerja sama; b. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang. Tata Cara. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3), Pasal 40 ayat (4),. Kalau tidak !!!. (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berasal dari Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat yang diundang secara resmi. Apabila. Adapun tata cara penyusunan Qanun Gampong telah diatur dalam Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. 2015. TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DESA, PERATURAN KEPALA DESA, DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA I. Peraturan Bupati Kediri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri. Jenis peraturan di Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa sebagai berikut: 1. PERATURAN MENTERI Kementerian PPN/Bappenas 1. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2020. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran KementerianPeraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;Pembukaan : a. TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KARIMUN, Menimbang : a. TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANJAR, Menimbang : a. a. Tata cara penulisan Bab, Bagian, Paragraf, Pasal dan ayat ditulis. 03/20170 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN UMUM TATA CARA PELAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAJENE, Menimbang: a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali,. 2. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa. Perencanaan. Pasal 3 Cukup jelas. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2014 tentang TataTATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN USAHA MILIK DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GUNUNGKIDUL,. (2). Panduan Teknis Binwas Desa secara tematik ini bertujuan memberikan pedoman bagi. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950Minahasa Tenggara No. Tata Cara Membuat Peraturan Desa. ABSTRAK: a. , M. Musrenbang RKPD kabupaten/kota dimulai dari Musrenbang desa atau sebutan lain/kelurahan, dan. Memahami proses pada seluruh tahapan pengelolaan APBDesa (penyusunan, pelaksanaa b. Walaupun Peraturan di Desa tidak termasuk dalam jenis dan hierarki. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 dicabut. pelaksanaan; dan f. C. Peraturan Desa yang selanjutnya disingkat Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan desa. PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, Menimbang : a. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa. Pembiayaan pembentukan peraturan. Adapun tata cara penyusunan Qanun Gampong telah diatur dalam Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. SAMBAS: 46 HLM. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa; Mengingat : 1. Surat Keputusan Bersama. Penyusunan Naskah Akademik. andi sadikin. Pasal2 Peraturan Bupati ini menetapkan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa, Desai Rab dan Sertifikasi Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan di Desa Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2015. Pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa. 11 Tahun 2005 ttg Pembentukan dan Pendirian PT. A. UMUM Sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, Desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa mengatur tentang Tata cara Penyusunan Peraturan di Desa dengan Peraturan Bupati, c. Peraturan ini menggantikan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2017 dan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020. tata cara pembuatan peraturan desa. 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa mengatur tentang Tata cara Penyusunan Peraturan di Desa dengan Peraturan Bupati, c. PERMASALAHAN Bagaimana tata cara dan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaanTeknik penyusunan adalah cara menyusun rancangan peraturan desa mulai penamaan sampai dengan penutup. Tatacara Pengadaan Barang/Jasa di Desa; 13. 3. Bagaimana mekanisme. ABSTRAK: bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman. STP. Perdes merupakan penjabaran lebih lanjut dari. Mengatur tentang: 1. tersebut dalam suatu Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Ada tiga jenis peraturan di Desa, yaitu:1. sebagai berikut: Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa. Pembentukan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa dan Klarifikasi Peraturan Desa: 8. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa; 4. 5/1974(pemda) pp 76/2001(pedoman umum pengaturan mengenai desa) uu no. Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah DanRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata CaraPerubahan Rencana. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. b.